"Itu konyol dan diskriminasi polisi ke perempuan, itu artinya polisi tidak menempatkan perempuan setara," ujar Komisioner KonTras, Haris Azhar dalam diskusi yang diselenggarakan Kampus Indonesia Jantera School of Law di Puri Imperium Office Plaza, Jl Kuningan Madya, Jaksel, Rabu (19/11/2014).
Haris pun menganggap alasan Polri yang menyatakan tes keperawanan sebagai rambu-rambu moral bagi calon Polwan sebagai hal yang aneh. Ia juga mempertanyakan ukuran apa yang digunakan Polri mengenai kriteria moral itu.
"Polisi itu bukan polisi moral kan. Selain itu, kita kan juga mempertanyakan moralitas pejabat polisi. Justru pertanyaan moralnya ke pjabat-pejabat polisi, moralitasnya mana. Banyak dari mereka yang terlibat kasus, mereka banyak yang korupsi," tambah Haris.
Meski tes keperawanan disebut Polri sebagai bentuk peraturan, Haris menyebut bukan berarti hal tersebut bisa dibenarkan. Aturan keperawanan dikatakan Haris sebagai kesalahan yang dilegitimasi.
"Jika diatur di UU, bukan berarti semuanya halal. Bisa saja yang buat khilaf sehingga menghasilkan suatu UU yang prakteknya buruk. Aturan itu melegitimasi kesalahan. Lembaga pemantau polisi juga nggak kerja dengan baik. Kompolnas keliahtan sih willingnessnya tapi mereka kan masih satu kandang dengan polisi," tutup Haris.
Sebelumnya Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Moechigiyarto mengatakan tes keperawanan dilakukan sebagai seleksi persyaratan moral calon Polwan. Aturan itu pun disebutnya sudah berlangsung sejak dulu.
"Ini soal moral, kita tidak mau ada bibit yang tidak baik. Pertanyaan kita, kalau dia nggak perawan dan PSK (Pekerja Seks Komersil), masa mau diterima jadi polisi. Apa saya melanggar gender? kan moral itu. Aturan itu udah dari dulu begitu," ungkap Moechigiyarto dalam kesempatan yang sama.
0 Response to "Tes Keperawanan Calon Polwan"
Posting Komentar
saran dan tanggapan nya di sini